Jakarta, Sapalah.com – Bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menewaskan lebih dari 600 jiwa. Sudah semestinya peristiwa ini menjadi pengingat terakhir bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera berbenah.
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan, bencana besar yang melanda Sumatera seharusnya menjadi pengingat terakhir bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup serta komitmen iklim secara total.
”Banjir besar tersebut menandakan dua hal, yaitu dampak krisis iklim yang tak bisa lagi dihindari dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi menahun,” kata Arie dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).
Greenpeace Indonesia turut berduka atas peristiwa yang membuat ratusan orang hilang dan ratusan ribu orang mengungsi. Melihat besarnya skala dampak yang terjadi, Greenpeace mendukung desakan sejumlah pihak agar pemerintah segera menetapkan kejadian di Sumatera dengan status darurat bencana nasional, serta mengerahkan penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat.
Menurut Arie, dampak krisis iklim terlihat dari cuaca yang kian ekstrem, termasuk hujan lebat yang diperparah dengan terjadinya siklon tropis Senyar pada 25-27 November 2025 di Selat Malaka.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lewatnya siklon tropis Senyar di Selat Malaka, bahkan hingga ke daratan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan fenomena umum, mengingat posisi Indonesia di dekat garis ekuator.
”Hujan ekstrem akan terus mengintai kita sebagai dampak dari krisis iklim. Sebagai negara kepulauan yang rawan terhadap bencana, dampak krisis iklim bukan hanya angka, tapi juga mengancam nyawa,” ujarnya.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan, harus ada tindakan dan target iklim yang ambisius. Pemerintah tak bisa lagi mengandalkan upaya mitigasi dan adaptasi yang hanya terpampang di atas kertas, dan tidak boleh ada lagi solusi palsu dalam kebijakan iklim nasional.
”Sekarang waktu yang tepat untuk memperbaiki arah kebijakan nasional agar tidak lagi berpihak pada segelintir orang, tapi kelayakan bagi semua orang,” katanya.
Iqbal menyebutkan, faktor yang turut memicu besarnya dampak banjir Sumatera adalah perusakan hutan dan alih fungsi lahan, termasuk di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS).
Analisis Greenpeace dengan merujuk data Kementerian Kehutanan menemukan, dalam kurun 1990-2024, banyak hutan alam di Sumatera Utara beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman. Situasi serupa terjadi di Aceh dan Sumatera Barat.
DAS kritis
Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi mengatakan, mayoritas DAS di Pulau Sumatera telah kritis dengan tutupan hutan alam kini kurang dari 25 persen. ”Secara keseluruhan, kini tinggal 10-14 juta hektar (ha) hutan alam atau kurang dari 30 persen luas Pulau Sumatera yang 47 juta ha,” katanya.
Salah satu DAS yang rusak parah adalah DAS Batang Toru, yang meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Salah satu bentang hutan tropis terakhir di Sumatera Utara ini juga dibebani berbagai macam perizinan untuk industri rakus lahan, termasuk PLTA Batang Toru yang turut membabat hutan dan menggusur habitat orang utan Tapanuli.
Hasil analisis Greenpeace terhadap kawasan hutan di area DAS Batang Toru menunjukkan, selama periode 1990-2022, telah terjadi deforestasi seluas 70.000 ha atau 21 persen dari luas DAS. Kini luas hutan alam yang tersisa sebesar 167.000 ha atau 49 persen dari luas DAS.
Areal perizinan berbasis lahan dan ekstraktif di DAS Batang Toru secara keseluruhan seluas 94.000 ha atau 28 persen. Sebagian besar berupa perizinan berusaha pemanfaatan hutan, wilayah izin usaha pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit. Total potensi erosi saban tahun sebesar 31,6 juta ton. Sekitar 56 persen berasal dari areal rawan erosi lebih dari 180 ton per hektar per tahun.
”Bagian hulu DAS Batang Toru sudah beralih fungsi menjadi pertanian kering, sedangkan hilirnya beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan industri bubur kertas. Hutan alamnya hanya berada di bagian tengah DAS,” ungkap Sapta.
Harus serius
Menurut Arie, Pemerintah Indonesia harus serius membenahi kebijakan tata kelola lahan dan hutan secara menyeluruh demi menyelamatkan ekosistem dan masyarakat dari tragedi bencana iklim. Dengan krisis iklim yang kian parah, hutan yang rusak dan daya dukung lingkungan yang sudah menurun drastis hanya akan membuat kita makin porak-poranda tatkala terjadi cuaca ekstrem.
”Pemerintah harus mengakui bahwa mereka telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibatnya, hutan Sumatera hampir habis, terjadi degradasi lingkungan parah, dan kini masyarakat Sumatera harus menanggung harga yang amat mahal dari bencana ekologis ini,” ujarnya.
Arie mengatakan, Presiden Prabowo dan beberapa menterinya memang sudah menyinggung soal deforestasi, tetapi mereka seolah mengesankan bahwa kerusakan hutan di Sumatera terjadi karena penebangan liar. Padahal selain penebangan liar, deforestasi masif terjadi karena dilegalkan pula oleh negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.
Selain mengevaluasi izin-izin di Sumatera, pemerintah juga harus berhenti merusak hutan di wilayah lain, seperti Papua. Hentikan perusakan hutan yang terjadi di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya yang dibebani tambang nikel, juga deforestasi di Merauke demi ambisi swasembada energi dan pangan yang salah kaprah.
”Pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicita-citakan Prabowo tak akan tercapai jika lingkungan rusak dan bencana iklim terus mengintai kita,” katanya. (*/JY)
