Banjarbaru, Sapalah.com – Satu dari lima keluarga di Kalimantan Selatan dalam kondisi ”fatherless” atau tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah. Kondisi yang demikian berpengaruh pada perkembangan sosial, emosional, dan kesejahteraan anak, sehingga diperlukan penguatan ketahanan keluarga.
Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 memperlihatkan potret baru dinamika keluarga di Kalimantan Selatan. Temuan paling signifikan adalah tingginya keluarga yang mengalami fatherless, yakni 27,1 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 25,8 persen.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Faharudin mengungkap temuan itu dalam Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 di Banjarbaru, Kamis (4/12/2025).
”Dalam konteks pendataan keluarga Kemendukbangga/BKKBN, fatherless merujuk pada kondisi ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan, baik karena ketidakhadiran fisik, perceraian, kematian, maupun peran ayah yang tidak berjalan dalam kehidupan sehari-hari anak,” katanya.
Menurut Faharudin, kondisi fatherless dapat berpengaruh pada perkembangan sosial, emosional, dan kesejahteraan anak.
Ia juga mengungkapkan bahwa 19,1 persen keluarga di Kalsel atau 257.656 keluarga dipimpin oleh perempuan sebagai kepala keluarga.
”Fenomena ini sebagai bagian dari perubahan struktur keluarga yang perlu dicermati lebih mendalam, khususnya untuk perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kerentanan sosial,” ujarnya.
Pendataan keluarga di Kalsel menjangkau 1.170.866 keluarga atau 86,7 persen dari total estimasi keluarga di Kalsel yang berjumlah 1.351.379 keluarga.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel Farah Adibah mengatakan, pendataan tahun ini menjadi sangat strategis mengingat kompleksitas tantangan keluarga di daerah. Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 dilakukan serentak sejak Juli hingga Agustus, mencakup 20.064 desa sampel secara nasional.
”Di Kalsel pendataan berlangsung di 684 desa pada 115 kecamatan, dengan melibatkan 2.019 kader pendata dan supervisor,” katanya.
Menurut Farah, temuan yang muncul dari pemutakhiran ini tidak hanya menjadi bahan statistik, tetapi juga cerminan kebutuhan penguatan ketahanan keluarga.
”Data ini menunjukkan urgensi memperkuat layanan pengasuhan, perlindungan sosial, hingga pendampingan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah,” ujarnya.
Gubernur Kalsel Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemprov Kalsel Mursyidah Aminy mengatakan, hasil Pendataan Keluarga 2025 akan menjadi rujukan lintas sektor, mulai dari kesehatan, gizi, pangan, sanitasi, pendidikan, hingga perlindungan sosial.
”Pendataan keluarga menjadi dasar sistem informasi pembangunan keluarga. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah juga dapat mengidentifikasi keluarga berisiko stunting secara presisi dan memastikan intervensi tepat sasaran,” katanya. (*/SM)
