Banjarbaru, Sapalah.com – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Tanaman Pangan menetapkan tujuh program prioritas pada 2026. Ketujuh program prioritas itu sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel Syamsir Rahman melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan Rahmawati menyampaikan, ketujuh program yang ditetapkan merupakan bagian dari komitmen gubernur dan wakil gubernur Kalsel untuk lima tahun mendatang.
”Di tahun 2026 kami memiliki program-program prioritas untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi kreatif. Ini merupakan janji gubernur dan wakil gubernur yang akan terus berjalan hingga 2030,” ujar Rahmawati di Banjarbaru, Jumat (12/12/2025).
Ia menyebutkan, program prioritas yang pertama adalah penerapan konsep zero waste dalam budidaya padi berkelanjutan.
”Program ini menitikberatkan pada upaya mewujudkan pertanian hijau melalui pemanfaatan hasil samping padi tanpa limbah sehingga menciptakan nilai tambah bagi petani,” katanya.
Program kedua yaitu porang reborn, peningkatan kapasitas petani porang bernilai tinggi. Melalui program ini, DPKP Kalsel ingin kembali menghidupkan geliat budidaya porang setelah harga komoditas ini kembali stabil, yakni Rp 10.000 sampai Rp 11.000 per kilogram.
”Harga porang sempat anjlok, tetapi sekarang bangkit lagi. Apalagi sudah ada pabrik pengolahan porang di Bati-Bati milik investor Cina, sehingga petani tidak perlu jauh menjual hasil panennya,” ujar Rahmawati.
Program ketiga adalah rising rice, pengembangan beras khusus bernilai tinggi. Program ini menargetkan pengembangan budidaya hingga hilirisasi beras khusus sebagai ikon pangan lokal berdaya saing tinggi.
Keempat, analog rice revolution, membangkitkan ubi kayu sebagai beras sehat berbasis inovasi lokal. Melalui program ini, ubi kayu tidak hanya dikembangkan sebagai komoditas pertanian, tetapi juga diolah menjadi beras analog yang diminati masyarakat, terutama kalangan yang membutuhkan alternatif beras sehat.
”Program ini sudah berjalan. Antusias masyarakat, terutama pelaku diet dan pecinta pangan sehat, sangat baik,” ujarnya.
Kelima, gerakan lahan pangan bersertifikat DPKP Kalsel. Dengan adanya program ini, pemerintah memberikan sertifikasi lahan secara gratis untuk meningkatkan legalitas, kualitas produksi, dan nilai jual komoditas.
”Jika lahan porang bersertifikat, nilai jual panennya otomatis lebih tinggi. Sertifikasi ini gratis,” kata Rahmawati.
Program keenam yaitu petani organik naik kelas. Ini adalah program sertifikasi gratis untuk produk pertanian organik guna meningkatkan daya saing dan nilai jual di pasar.
Adapun, program ketujuh adalah padi apung tumbuh, benih unggul terwujud. Program ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi padi apung dari produksi gabah menjadi produksi benih sumber yang ditanam di lahan rawa.
”Sekarang ini padi apung tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk menghasilkan benih unggul. Ke depan, kami akan mengembangkan beras khusus berbasis padi apung, termasuk beras organik bernilai tinggi,” tuturnya.
Menurut Rahmawati, ketujuh program prioritas tersebut menjadi fondasi arah pembangunan sektor pangan Kalsel hingga tahun 2030.
DPKP Kalsel menargetkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani, penguatan ketahanan pangan daerah, dan perluasan peluang ekonomi kreatif di sektor pertanian.
”Kami berharap program-program ini berjalan optimal hingga 2030 dan mampu menjawab tantangan pangan ke depan,” ucapnya. (*)
