Jakarta, Sapalah.com – Bencana yang datang bertubi-tubi dan meluluhlantakkan kehidupan warga di berbagai penjuru Negeri menjadi keprihatinan orang muda Indonesia. Mereka melihat solusi yang ditawarkan justru semakin jauh dari akar persoalan.
Banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat baru-baru ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi warga. Sebanyak 52 kabupaten/kota terdampak, 1.068 jiwa meninggal, 190 jiwa hilang, dan sekitar 7.000 jiwa terluka.
Ribuan keluarga di tiga provinsi itu kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Setidaknya, terdata 147.236 rumah warga yang rusak akibat bencana. Mereka kini harus tinggal di pengungsian serta hidup dalam keterbatasan dan kesulitan yang tak terbayangkan.
Di tengah kenyataan pahit itu, orang muda Indonesia melihat satu pola yang sama, bencana terus memburuk, tetapi solusi yang ditawarkan justru semakin jauh dari akar persoalan. Karena itu, suara mereka kini semakin keras menolak solusi palsu (false solutions) dalam penanganan krisis iklim.
Fathan Mubina (25), Geographic Information System Analyst dari Trend Asia mengatakan, false solutions adalah distraksi teknokratis yang memberi jalan bagi korporasi untuk terus menghasilkan emisi dan merusak hutan, sambil mengabaikan krisis yang sedang kita hadapi.
Trend Asia adalah organisasi masyarakat sipil independen yang bergerak sebagai akselerator transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia.
”Istilah false solutions merujuk pada berbagai solusi cepat yang tampak meyakinkan. Di atas kertas, semuanya terlihat rapi: ada teknologi baru dan ada janji pengurangan emisi. Namun saat dilihat dari dekat, solusinya justru membuat polusi tetap berjalan dan industri fosil terus hidup,” kata Fathan dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).
Ia menuturkan, perusahaan sering mengumumkan bahwa operasi mereka kini ”lebih hijau” berkat teknologi yang mengurangi emisi. Mereka memamerkan grafik, brosur, dan jargon teknis yang meyakinkan.
”Tetapi saat masyarakat masih kebanjiran, udara tetap kotor, dan desa-desa terus tenggelam, kita tahu bahwa yang berubah hanyalah narasinya, bukan kenyataannya,” ujar Fathan.
Ia menyebutkan, solusi carbon market, debt swap, Carbon Capture and Storage (CCS), dan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang ditawarkan selama ini belum menyelesaikan masalah krisis iklim.
Sampai saat ini, banjir rob, intrusi air laut, dan tanah amblas masih terus terjadi di Demak, Jepara, Pekalongan, Semarang, hingga Cirebon. Kejadian itu diikuti dengan hilangnya ratusan hektar lahan pertanian, sampai relokasi paksa ribuan keluarga.
Menurut Fathan, berbagai pendekatan itu sebenarnya bisa bermanfaat jika dibarengi dengan pembenahan kebijakan struktural. Tanpa menghentikan perambahan hutan, perampasan tanah adat, dan pembangunan yang merusak ruang hidup masyarakat, solusi-solusi tersebut hanya bekerja di permukaan dan tidak menyentuh akar permasalahan.
Selama ini hutan dan ruang hidup masyarakat kerap dihitung sebagai ”aset” yang bisa dibeli untuk menutupi emisi, sementara kerusakan di lapangan tetap berlangsung dan perusahaan tetap bebas menjalankan bisnis fosilnya.
”Kalau kita bicara transisi berkeadilan, maka langkah pertama adalah menghentikan pembangunan yang sifatnya ekstraktif,” katanya.
Ia melanjutkan, PLTU baru, smelter yang ditopang PLTU captive (PLTU yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan industri, seperti pabrik smelter nikel untuk memenuhi kebutuhan listriknya sendiri), dan perluasan tambang justru membuat kita semakin bergantung pada energi fosil. ”Itu bukan jalan keluar,” ujar Fathan.
Tidak diam
Ginanjar Ariyasuta (26), Koordinator Climate Rangers (CR) Indonesia menambahkan, krisis iklim adalah isu antargenerasi, dan generasi muda tidak lagi bisa menerima lambannya aksi pemerintah. CR Indonesia adalah komunitas lingkungan hidup yang dipimpin dan beranggotakan orang muda dengan visi mewujudkan keadilan iklim antargenerasi di Indonesia.
”Kita sedang krisis, dan yang dibutuhkan adalah penurunan emisi secara cepat. Solusi palsu yang tidak menyelesaikan sumber masalah hanya akan memindahkan beban transisi ke generasi yang akan datang,” ujarnya.
Menurut Ginanjar, solusi berbasis pasar dan teknologi seringkali terlihat ”seksi dan menarik”, namun gagal mendorong pengurangan emisi yang berarti.
”Jangan omon-omon. Generasi kami sudah banyak dirugikan dari degradasi kualitas lingkungan. Nasib generasi yang akan datang ditentukan kebijakan hari ini. Kami berhak mendapat masa depan yang adil, lestari, dan sejahtera,” tegasnya.
Ia mengatakan, masyarakat adat saat ini menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan dan keanekaragaman hayati. Di pesisir, masyarakat yang hidup di garis depan banjir rob dan abrasi terus kehilangan ruang hidup karena kombinasi kenaikan muka laut dan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di sekitar permukiman.
”Melihat bagaimana komunitas-komunitas ini berjuang bertahan dari krisis yang tidak mereka sebabkan, kami orang muda merasa terpanggil untuk tidak tinggal diam,” ujarnya.
Beragam inisiatif
Fathan menyebutkan, sejumlah organisasi, seperti Asihkan Bumi di Sukabumi, KARBON dari Cirebon, Lembaga Pers Mahasiswa Al Fikr di Paiton, juga Formma di Mentawai adalah suara yang mengakar dari kokreasi antargenerasi dalam komunitas.
Di Mentawai, Formma menolak izin baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Gerakan ini terinspirasi dari nilai keluhuran masyarakat adat yang turun-temurun menilai hutan sebagai sumber penghidupan yang tidak dapat dipisahkan.
Asihkan Bumi dan KARBON aktif melakukan aksi penolakan co-firing biomassa. Ini adalah bentuk bagaimana orang muda dapat mengolah data menjadi cerita yang narasinya memudahkan masyarakat luas memahami permasalahan di lapangan.
”Beragam inisiatif tersebut menunjukkan bahwa gerakan iklim Indonesia tumbuh dari komunitas yang saling menopang, menolak menyerah pada krisis dan solusi palsu yang hanya menyamarkan kerusakan,” katanya.
Ginanjar mengatakan, dalam gerakan iklim Indonesia yang utama adalah mengorganisasi diri dengan memperluas, menghubungkan, dan memperdalam gerakan orang muda. ”Hanya masyarakat yang terorganisir yang bisa mengalahkan uang yang terorganisir,” ujarnya.
Namun, orang muda juga menyadari bahwa kekuatan rakyat tidak akan cukup jika kebijakan negara terus bergerak ke arah yang berlawanan. Banjir yang datang, rumah yang tenggelam, pohon yang hilang adalah pengingat bahwa waktu kita sebenarnya tidak banyak.
Di tengah krisis iklim yang kian nyata, solusi palsu hanya menunda kehancuran dan memperpanjang penderitaan. Karena itu, suara orang muda bukan sekadar kritik, melainkan permintaan sederhana: biarkan kami mewarisi bumi yang masih bisa dihuni. (*/MR)
