Banjarmasin, Sapalah.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel telah berkinerja baik dan sehat. Oleh karena itu, Bank Kalsel didorong untuk mampu bersaing dengan bank-bank lain.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2026 Bank Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (4/3/2026).
Rapat yang digelar tertutup itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalsel, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin beserta direksi dan anggota komisaris, serta pihak terkait lain.
Muhidin mengatakan, kinerja Bank Kalsel tahun 2025 sudah dalam kategori sehat. Namun, hal itu belum cukup. Bank Kalsel harus tetap kuat dan mampu bersaing dengan perbankan lainnya.
”Bank Kalsel sudah baik dan sehat. Jadi, untuk selanjutnya harus lebih aktif jemput bola melayani seluruh lapisan masyarakat di Banua (Kalsel),” ujarnya.
Baca juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, PKK Kalsel Hadirkan Pasar Murah Ramadan
Rapat kali ini akhirnya menyepakati untuk meningkatkan kinerja pendapatan Bank Kalsel. Maka, Bank Kalsel harus pro-aktif jemput bola ke masyarakat atau pengusaha di daerah. Di samping itu, untuk modal Rp 10 triliun akan dipenuhi dengan dua pola opsi, yaitu seri A dan seri B.
”Terkait rencana perubahan Bank Kalsel menjadi bank devisa, diperkirakan bisa terealisasi pada Juni mendatang,” katanya.
Dana bagi hasil
Pada kesempatan ini, Pemprov Kalsel juga menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten dan kota se-Kalsel untuk triwulan IV tahun anggaran 2025. Penyaluran dana tersebut diserahkan langsung oleh Muhidin disertai penandatanganan berita acara.
Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan dana bagi hasil tertinggi, yaitu senilai Rp 123,27 miliar, disusul Kabupaten Banjar senilai Rp 63,36 miliar, Pemkot Banjarbaru senilai Rp 53,19 miliar, dan Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp 47,80 miliar.
Baca juga: Kalsel Alokasikan Rp 2,25 Triliun untuk Lanjutkan Pembangunan Jembatan Pulau Laut
Terkait besaran dana bagi hasil pajak daerah, menurut Muhidin, pembagiannya sudah dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan dan pertimbangan. Ke depan, pembagian pajak ini diharapkan bisa lebih berimbang untuk semua kabupaten/kota.
”Kota Banjarmasin menjadi penerima dana terbanyak karena termasuk daerah dengan kepadatan kendaraan bermotor tertinggi dibandingkan daerah lainnya,” ujar Muhidin. (*/HI)
