JAKARTA, Sapalah.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali memasuki fase yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026, tercatat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif areal terbakar mencapai 107.649 hektare.
Pulau Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Secara keseluruhan terdapat 34.262 hotspot dengan luas indikatif karhutla mencapai 33.837 hektare, tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Di antara lima provinsi tersebut, Kalimantan Barat mencatat jumlah hotspot tertinggi, yakni 17.236 titik dengan luas indikatif karhutla sekitar 28.680 hektare.
Sebagian besar hotspot yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi, yang menunjukkan besarnya potensi kejadian kebakaran.
Walhi juga mencatat lonjakan signifikan jumlah hotspot sepanjang Juli 2026. Jika pada April hingga Juni hotspot tidak pernah melebihi 74 titik per bulan, maka pada Juli jumlahnya meningkat menjadi 615 hotspot.
Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kenaikan paling tajam, yakni 778 hotspot, atau sekitar 65 persen dari total hotspot berkepercayaan tinggi di Pulau Kalimantan.
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa ancaman karhutla telah memasuki fase yang memerlukan respons cepat sebelum puncak musim kemarau.
Berada Dalam Konsesi Perusahaan
Mayoritas hotspot berada di kawasan konsesi
Temuan lain yang disoroti Walhi adalah mayoritas hotspot di Kalimantan justru berada di dalam kawasan konsesi perusahaan.
Analisis Walhi menunjukkan 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari total hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam area berizin.
Rinciannya, 10.739 hotspot berada di perkebunan kelapa sawit, 7.880 hotspot di konsesi pertambangan, dan 6.905 hotspot di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Pada sektor perkebunan sawit, perusahaan dengan jumlah hotspot terbanyak antara lain PT Bagus Sentosa Gemilang (637 hotspot), PT Tri H.M 1 (573), PT Tri H.M 2 (573), PT Lestari Alam Raya (469), dan PT Sumatera Unggul Makmur (280).
Di sektor PBPH, hotspot terbanyak ditemukan di konsesi PT Dwima Intiga (866 hotspot) dan PT Kiani Lestari (707 hotspot).
Sementara pada sektor pertambangan, hotspot paling banyak terdeteksi di konsesi PT Kideco Jaya Agung (1.116 hotspot), PT Kaltim Prima Coal (863), PT Antang Gunung Meratus (840), PT Bhumi Rantau Energi (618), dan PT Adaro Indonesia (355).
Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian mengatakan, temuan tersebut menunjukkan persoalan karhutla tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perizinan dan lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan.
“Data kami menunjukkan bahwa 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Lagi-lagi data ini membuktikan bahwa akar persoalan karhutla adalah gagalnya negara memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan serta lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan,” katanya, dalam konferensi pers yang digelar Rabu (29/7/2026).
Maka, pemerintah perlu melakukan koreksi mendasar terhadap tata kelola sumber daya alam.
Ia meminta Presiden mengevaluasi seluruh izin usaha, khususnya yang berada di kawasan gambut dan hutan alam, mencabut izin perusahaan yang bermasalah, serta memastikan korporasi bertanggung jawab membiayai pemulihan ekosistem dan penanganan karhutla.
Ia juga menilai pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali regulasi yang dinilai bertentangan dengan amanat TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Kondisi Karhutla di Tiap Daerah
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai mengatakan karhutla di provinsinya merupakan persoalan yang terus berulang sejak 2015.
“Berbagai kebijakan mitigasi dan program restorasi gambut belum mampu mengurangi risiko kebakaran karena kerusakan ekosistem gambut terus berlangsung akibat aktivitas konsesi dan proyek strategis nasional,” ujarnya.
Ia memperkirakan kejadian karhutla di Kalimantan Tengah tahun ini berpotensi meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq menyampaikan, hasil pemantauan citra satelit menunjukkan terdapat 1.281 titik panas di provinsi ini sepanjang 1 Mei hingga 22 Juli 2026.
Dari jumlah tersebut, 907 titik panas berada di kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
“Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap seluruh pemegang izin yang wilayah konsesinya mengalami karhutla,” ucapnya.
Ia juga meminta penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti lalai maupun sengaja membiarkan kebakaran terjadi
“Termasuk melalui pencabutan izin, bukan hanya sanksi administratif,” tekannya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah menghentikan penerbitan izin baru di sektor industri ekstraktif hingga persoalan tata kelola dan pengawasan terhadap izin-izin yang telah ada dibenahi.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantam Barat, Indra Syahnanda mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan hidrologis gambut dengan luas indikatif terbakar sekitar 7.000 hektare.
“Kondisi tersebut berkaitan dengan rusaknya fungsi ekologis gambut akibat pembukaan lahan dan pembangunan kanal,” nilainya.
Ia menilai pemerintah harus mengevaluasi seluruh izin yang berada di kawasan hidrologis gambut dan memperkuat langkah-langkah pencegahan, sehingga penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif ketika kebakaran sudah terjadi.
“Upaya preventif menjadi kunci untuk mengurangi kebakaran berulang sekaligus mencegah semakin buruknya kualitas lingkungan dan udara di Kalimantan Barat.” (RR)
