BANJARMASIN, Sapalah.com – Fenomena puluhan sekolah: dari SD hingga SMP negeri di Banjarmasin yang minim pendaftar pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027 menjadi sorotan DPRD Kota Banjarmasin.
Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dinilai perlu segera mengevaluasi sistem pendidikan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Minta Pemko Menyusun Pemetaan Sekolah
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini, meminta pemko memetakan kondisi setiap sekolah, mulai dari jumlah murid, persebaran penduduk, hingga kebutuhan layanan pendidikan di tiap wilayah.
“Harus dipetakan, mana yang kekurangan murid dan mana yang terus menjadi favorit. Jangan sampai ketimpangan ini semakin lebar setiap tahunnya,” ujarnya, baru-baru ini.
Politikus Fraksi Gerindra itu menilai persoalan tersebut bukan semata karena jumlah anak usia sekolah menurun.
Kualitas institusi pendidikan di bawah pemko yang belum merata membuat masyarakat lebih memilih sekolah tertentu.
“Sebagian orang tua juga mulai melirik swasta dan madrasah.”
Sehingga, Isnaini meminta pemko fokus meningkatkan kualitas melalui pemerataan guru, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu layanan pendidikan.
“Masyarakat memang tidak bisa dipaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas sekolah sehingga kepercayaan masyarakat kembali tumbuh,” katanya.
Ia juga mendorong evaluasi sistem penerimaan murid baru. Jika dalam jangka panjang masih ada sekolah dengan jumlah siswa sangat sedikit, opsi regrouping atau penggabungan sekolah dinilai layak dipertimbangkan.
“Kalau memang ada sekolah yang hanya memiliki sedikit murid, regrouping bisa menjadi solusi agar anggaran lebih efisien dan proses belajar mengajar tetap optimal,” tegasnya.
Selain itu, Isnaini mengusulkan moratorium pembangunan sekolah baru yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil. Menurutnya, memperbaiki kualitas sekolah yang sudah ada lebih penting daripada menambah gedung baru.
“Kalau kualitas guru, fasilitas, dan pelayanan sudah merata, masyarakat tidak akan lagi terpaku pada sekolah tertentu. Itu yang harus diwujudkan pemerintah,” pungkasnya. (RR)
